Jakarta, Properti Indonesia – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan adanya kemungkinan kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan diperpanjang hingga tahun 2023, yang sebelumnya diumumkan diperpanjang hingga 31 Desember 2022.
“Kemungkinan dapat diperpanjang sampai 2023 sesuai dengan ketentuan untuk memastikan kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha terus bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (27/10).
Bank sentral juga memperpanjang ketentuan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk bank yang telah memenuhi syarat NPL/NPF tertentu. Sehingga masyarakat masih bisa memakai insentif pembelian rumah dengan DP 0 persen hingga akhir 31 Desember 2021.
Kebijakan ini bisa diperpanjang lagi dengan melihat pergerakan situasi. Dirinya berharap dengan adanya insentif ini, mapu membantu pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Adapun pelonggaran kebijakan DP 0 persen untuk KPR berkalu sampai akhir tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua jenis properti mulai dari rumah tapak, rumah susun (rusun), rumah kantor (rukan), dan rumah toko (ruko).
