Jakarta, Properti Indonesia - Pemerintah diketahui telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemilikan rumah bagi masyarakat melalui berbagai skema, baik dalam hal kebijakan maupun skema kredit bersubsidi atau Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Pada tahun ini misalnya, Pemerintah diketahui menargetkan dana sebesar Rp30 triliun untuk penyediaan akses perumahan yang layak bagi masyarakat melalui program KPR FLPP atau KPR Subsidi. Adapun, sampai dengan September 2022, Pemerintah telah mencapai target sebesar 77 persen dari total target sebesar 200 ribu perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dana tersebut bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) sebesar Rp2 triliun. Sementara, sisa dana lainnya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF.
Dalam menjalankan program tersebut SMF menggunakan dana PMN yang diterima dan kemudian dikombinasikan melalui penerbitan surat utang sehingga memiliki daya ungkit (leverage) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejak Agustus 2018 hingga September 2022, SMF telah berhasil menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp12,55 miliar.
“SMF akan terus berperan serta membantu pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak melalui program KPR FLPP serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya,” ujar Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, Jumat (4/11).
Sampai dengan kuartal III 2022, SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp6,88 triliun. Secara kumulatif, total akumulasi dana yang dialirkan dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2006 sampai 30 September 2022 mencapai Rp84,84 triliun yang terdiri dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp71,9 triliun, sekuritisasi KPR sebesar Rp12,79 triliun dan pembelian KPR sebesar Rp156 miliar. Dana yang telah dialirkan tersebut telah membiayai 1,4 juta debitur KPR yang terdiri dari 57,43 persen pembiayaan, 25,22 persen KPR FLPP, 17,24 persen sekuritisasi dan 0,11 persen pembelian KPR.
Pada kuartal ketiga ini SMF juga telah merealisasikan penerbitan surat utang melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III 2022 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp3 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI SMF dengan nilai target dana sebesar Rp17 triliun.
“Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memenuhi perannya sebagai penyedia likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Hal ini merupakan bagian dari komitmen SMF untuk mendukung ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” jelas Ananta.
Selain itu, SMF telah menyalurkan produk-produk dalam rangka implementasi perluasan mandat dari pemerintah, yaitu Kredit Konstruksi sebesar Rp223 miliar, Kredit Mikro Perumahan sebesar Rp91,87 miliar, dan Kredit Multi Guna Perumahan sebesar Rp997 miliar. Selain itu, SMF juga aktif menjalankan beberapa program penugasan khusus seperti Pembiayaan Homestay dan Program Peningkatan Kualitas Rumah di daerah kumuh.
Program pembiayaan homestay merupakan sinergi SMF dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam rangka mendukung PEN di sektor pariwisata. Pembiayaan homestay yang terealisasi hngga saat ini yaitu 16 desa wisata di berbagai daerah di Indonesia.
Terkait realisasi program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program kota tanpa kumuh (kotaku). Dalam program kolaborasi ini telah merenovasi 76 rumah tidak layak huni dengan serapan anggaran mencapai Rp4,9 miliar di Belu (Nusa Tenggara Timur) dan Semanggi Surakarta.
“Hingga akhir tahun 2022, perseroan akan fokus pada pertumbuhan bisnis dengan menjalankan berbagai strategi baik untuk program kerja sekuritisasi, pembiayaan, optimalisasi kegiatan perluasan mandat, serta program homestay dan peningkatan kualitas rumah kumuh,” imbuh Ananta.
.jpg)