Jakarta, Properti Indonesia – Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset milik obligor PT Bank Asia Pacific (Aspac) yang berlokasi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berdiri di atas lahan milik PT Bogor Raya Development atau Club Golf Bogor Raya seluas 89,01 hektar.
Ketua Pengarah Satgas BLBI dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, aset yang disita berupa tanah dan bangunan terdiri dari lapangan golf dan dua hotel Novotel dan Ibis Style di kelurahan Sukaraja, Bogor.
“Satgas BLBI kali ini menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan obligor PT Bank Asia Pacific atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono dan pihak-pihak lain yang terafiliasi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Real Estate Indo seluas 89,01 hektar,” ujar Mahfud dalam jumpa pers penyitaan aset di Klub Golf Bogor Raya, dikutip dari detik.com, Rabu (22/6).
Lanjut Mahfud, dirinya memastikan bahwa fasilitas umum, hotel, dan lapangan golf tetap beroperasi, namun di bawah pengelolaan negara dan tidak lagi di bawah aset milik PT Bogor Raya Development. Satgas BLBI memperkirakan nilai aset yang disita mencapai Rp2 triliun. Penyitaan dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara atas dana BLBI yang berasal dari obligor PT Bank Asia Pacific sebesar Rp3,57 triliun.
Sementara itu, pihak dari PT Bogor Raya Development menyatakan akan mengajukan gugatan setelah asetnya disita Satgas BLBI. “Kami akan mengajukan gugatan segera, karena memang ada prosedur berupa administratif,” ujar kuasa hukum PT Bogor Raya Development Leonard Arpan Aritonang.
Menurutnya, PT Bogor Raya Development bukan obligor BLBI dan aset-aset Bogor Raya Development bukan merupakan jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada pemerintah. Leonard menganggap akibat dari penyitaan aset ini, kegiatan operasional Bogor Raya Golf, Hotel Novotel dan Hotel Ibis Style terganggu.
“Karena aset ini pun yang saya pahami tidak menjadi jaminan pemenuhan kewajiban BLBI dan penjamin. Jadi kami mempertanyakan penyitaan ini dan bisa dibilang kita tidak sepakat,” imbuh Leonard.