Jakarta, Properti Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui tengah mematangkan skema pembiayaan baru yang menyasar Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).
Kebijakan ini merupakan bagian dari akselerasi program tiga juta rumah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang salah satu poin utamanya adalah opsi perpanjangan tenor cicilan hingga 30 tahun.
Kementerian PKP memproyeksikan skema khusus bagi kelompok MBT ini nantinya akan mengacu pada tingkat suku bunga tetap (fixed rate) sebesar 7% dengan durasi 15 tahun. Langkah ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat yang selama ini tidak memenuhi kriteria subsidi MBR namun terganjal bunga komersial yang tinggi.
Menanggapi hal ini, Direktur PT Intiland Development Tbk, Theresia Rustandi, mengaku menyambut baik rencana tersebut sekaligus mendorong pemerintah untuk segera mematangkan skema khusus bagi MBT, terutama guna mengakomodasi pekerja muda produktif di rentang usia 25 hingga 30 tahun.
Theresia Rustandi, Direktur PT Intiland Development Tbk.
Terlebih, menurut Theresia, selama ini struktur pasar properti di Indonesia terpolarisasi antara subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pasar bebas bagi kalangan mapan. Kondisi ini menyebabkan kelompok produktif yang berada di tengah-tengah (Baca: MBT) sering kali terabaikan dalam ekosistem pembiayaan perumahan.
“Seperti diketahui, pasar seolah hanya terbagi dua, yaitu subsidi untuk MBR dan komersial untuk kelas atas. Akibatnya, ada 'missing middle' atau kelompok MBT yang terlupakan. Mereka adalah tenaga produktif yang bekerja di jantung kota, namun terganjal hambatan finansial untuk memiliki hunian di lokasi yang sama,” ungkap Theresia saat menggelar sharing session bersama media di Jakarta, Kamis (2/4).
Karenanya, untuk mengatasi kebuntuan tersebut, dirinya mengusulkan perlu ada posisi "tengah" yang membedakan antara bunga subsidi dan komersial, disertai kemudahan pada aspek uang muka. "Kami mengusulkan pola pembiayaan yang lebih fleksibel. Bunga tetap sebaiknya dipatok di bawah level pasar namun tetap proporsional dibandingkan subsidi. Selain itu, fleksibilitas DP sangat krusial agar cicilan bulanan tetap terjangkau bagi para pekerja di kota besar," paparnya.
Selain mempermudah kepemilikan bagi generasi muda, ia memandang kebijakan ini sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan stok apartemen yang saat ini belum terserap pasar. Menurutnya, pemanfaatan unit-unit di lokasi strategis yang sudah siap huni akan jauh lebih efektif ketimbang membangun dari nol di lahan yang semakin terbatas.
"Di satu sisi membantu masyarakat mendapatkan rumah, di sisi lain membantu industri menyerap stok unit di lokasi yang sudah terintegrasi dengan transportasi publik," kata Theresia, optimis.
